SONY ANDIKA: Juni 2013

Rabu, 19 Juni 2013

pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dosen

8.PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DOSEN
Motivasi dipandang sebagai elemen sentral ketika melalui sebuah proses pembelajaran pada manusia. Jika sebuah organisasi tidak dapat memotivasi meningkatkan kemampuan karyawannya, pengetahuan dalam sebuah organisasi tidak akan dapat dipraktekkan dan dipergunakan secara maksimum. Penelitian ini dilakukan terhadap dosen-dosen Fakultas Ekonomi Unimed dimana jenis desain penelitian ini adalah desain kausal yaitu untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat antar variabel dan peneliti dan mencari fakta untuk membantu memahami dan memprediksi hubungan. Perrnasalahan yang ditampilkan dalam penelitian merupakan permasalahan yang dianjurkam oleh para peneliti terdahulu, yang membutuhkan dukungan untuk fakta yang terbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kusioner, metode ini terdiri atas serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai beberapa faktor yang mernbentuk rnotivasi mengikuti pelatihan, dan peran kepernimpinan terhadap kinerja karyawan melalui orientasi pembelajaran. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara motivasi mengikati pelatihan dan peran kepemimpinan terhadap kinerja dosen rnelalui orientasi pembelajaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh motivasi mengikuti pelatihan dan peran kepemimpinan terhadap orientasi pembelajaran terbukti secara signifikan berpengaruh positif. Motivasi mengikuti pelatihan dan peran kepemimpinan terbukti secara signifikan berpengaruh positif bagi peningkatan kinerja dosen.

pengertian kinerja dosen terhadap kesiapan kerja mahasiswa

7.PENGERTIAN KINERJA DOSEN TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA

Pengertian

Standar kinerja dosen terhadap kesiapan maasiswa adalah penetapan awal (base line) mutu akademik, untuk memulai melaksanakan suatu proses akademik dalam sistem penjaminan mutu. Setiap standar mutu akademik yang telah ditetapkan, akan dilakukan audit kepatuhan terhadap implementasinya.

Standar mutu akademik terdiri dari sepuluh butir mutu:

1. Kurikulum Fakultas

2. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga penunjang)

3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan

4. Proses Belajar Mengajar

5. Sarana dan Prasarana Akademik

6. Suasana Akademik

7. Penelitian dan Publikasi

8. Pengabdian kepada Masyarakat

9. Manajemen Akademik

10. Sistem Informasi Akademik

1.2. Penjelasan Butir Mutu Akademik

1.2.1. Kurikulum Fakultas

Kurikulum ialah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar mengajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai standar pendidikan nasional. Kurikulum memberikan informasi tentang materi dan bahan kajian, sarana dan proses belajar mengajar dan penilaiannya untuk mencapai kompetensi hasil belajar (learning outputs dan outcomes). Dalam pendidikan tinggi, kurikulum disusun untuk suatu bidang studi tertentu dan digunakan sebagai pedoman kegiatan instruksional. Mengingat lingkungan pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan, maka kurikulum perlu disesuaikan dan dikembangkan secara periodik, tanpa mengesamping-kan keterkaitan pihak stakeholder.

1.2.2. Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Penunjang)

Mutu pendidikan tinggi ditentukan juga oleh sumber daya manusia, selain oleh organisasi yang sehat dan manajemen yang efektif. Komitmen pimpinan dan staf pada mutu perencanaan dan penyelenggaraan program merupakan hal yang sangat menentukan kinerja. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan adanya program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM diperlukan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program dan kinerja organisasi. Hasil dari upaya tersebut tercermin dalam mutu proses belajar mengajar, mutu lulusan dan mutu pelayanan Tri Dharma pada stakeholder.

1.2.3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan

Mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dari keseluruhan proses belajar mengajar. Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang tepat akan menentukan sejauh mana pencapaian tujuan belajar (learning outcome). Selain itu, diharapkan dapat menjamin kompetensi lulusan, sehingga stakeholder tidak ragu-ragu dalam menilai dan menetapkan penggunaan lulusannya.

1.2.4. Proses Belajar Mengajar

Kriteria proses belajar mengajar berhubungan dengan usaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa. Pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar mahasiswa sangat diperlukan untuk: a. menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai, b. mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi, c. menyempurnakan proses belajar, d. menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas, e. mengukur kemampuan diri mahasiswa.

1.2.5. Sarana dan Prasarana Akademik

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif memerlukan dukungan tersedianya sumber daya pembelajaran yang memacu dinamika berpikir, menunjang pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara utuh. Sumber daya pembelajaran seperti ketersediaan ruang, ruang baca ( baik digital atau tidak), peralatan laboratorium, alat bantu pembelajaran dan teknologi informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat menunjang program pendidikan, penelitian dan memberi kesempatan untuk mengenal berbagai disiplin ilmu, budaya serta cara berpikir dan belajar.

1.2.6. Suasana Akademik

Fakultas harus berupaya membangun lingkungan sosial secara harmonis dan sinergis untuk mendukung pengembangan kepribadian yang utuh. Tujuan yang ingin dicapai ialah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah dipilih, sehingga lulusan memiliki kesiapan pengetahuan (wawasan), sikap dan perilaku masyarakat ilmiah untuk memasuki dunia kerja. Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan juga dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses informasi, kesempatan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, adanya program bimbingan dan konseling untuk bantuan konsultasi memadai bagi mahasiswa, agar mahasiswa mampu mencapai prestasi belajar yang optimal. Komunikasi dua arah, pengelolaan konflik dan perbedaan persepsi, partisipasi semua pihak akan mendorong motivasi internal.

1.2.7. Penelitian dan Publikasi

Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Penelitian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa mendatang. Orientasi dari penelitian diarahkan agar inovasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh swasta, masyarakat atau pengguna lainnya. Untuk itu, setiap hasil kegiatan penelitian harus disebarluaskan (dissemination), dipublikasikan dalam website, seminar, jurnal dalam atau luar negeri, serta berpeluang dipatenkan. Hasil penelitian diharapkan memperkaya materi perkuliahan dan inovasi pemecahan masalah di masyarakat.

1.2.8. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan bidang ilmu. Dengan demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan profesionalisme dosen dan mahasiswa, berdampak pada society recognition, memberikan pencerahan dan mensejahterakan masyarakat.

1.2.9. Manajemen Akademik

Manajemen akademik membutuhkan kepemimpinan, komitmen dalam pengelolaan proses pelayanan akademik untuk memberikan pelayanan prima. Manajemen akademik didasarkan pada data yang terdokumentasi secara teratur dan sistematik.

1.2.10. Sistem Informasi Akademik

Setiap unit pelaksana dan pendukung kegiatan akademik harus melengkapi dan menerapkan sistem informasi akademik melalui internet dan jaringan lokal.

pengertian budaya organisasi indonesia

6. PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI INDONESIA
Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

Kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya di masa lalu. Hal ini mengarah pada sumber tertinggi budaya sebuah organisasi: para pendirinya.
Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Ukuran kecil yang biasanya mencirikan organisasi baru lebih jauh memudahkan pendiri memaksakan visi mereka pada seluruh anggota organisasi. Proses penyiptaan budaya terjadi dalam tiga cara. Pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Terakhir, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan, dengan demikian, menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Apabila organisasi mencapai kesuksesan, visi pendiri lalu dipandang sebagai faktor penentu utama keberhasilan itu.Di titik ini, seluruh kepribadian para pendiri jadi melekat dalam budaya organisasi

visi dan misi universitas gunadarma

5.VISI DAN MISI UNIVERSITAS GUNADARMA

Visi

Universitas Gunadarma menjadi Universitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia yang kontribusinya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diakui (recognized), baik di tingkat regional maupun internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang bertaraf internasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai ujud pengejawantahan tanggung jawab sosial institusi (university social responsibility).

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pelbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Mengembangkan organisasi institusi dalam rangka merespon pelbagai perubahan yang terjadi.

profil universitas gunadarma

4.PROFIL UNIVERSITAS GUNADARMA

Profil

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat dan dinamis memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat Indonesia. Salah satu implikasi pada aspek sumber daya manusia (SDM) adalah tersedianya SDM yang berkemampuan dan berkemauan dalam penguasaan teknologi informasi, termasuk aspek penerapan atau implementasinya pada berbagai bidang keilmuan dan kehidupan. Tujuan tersebut masih memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu dalam bentuk fasilitas komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas pendukung lainnya.

Universitas Gunadarma adalah salah satu institusi pendidikan yang dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi selalu mempelajari, meneliti, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis teknologi informasi. Visi dan orientasi tersebut salah satunya diterjemahkan secara teknis dan operasional dalam bentuk kurikulum pendidikan yang memasukkan aspek penerapan teknologi informasi untuk setiap mata kuliah. Luasnya bidang kajian, yang tercermin dalam 6 (enam) fakultas, dan spektrum teknologi informasi menyebabkan muatan teknologi informasi untuk masing-masing mata kuliah tersebut masih kurang dan sangat dibatasi kurikulum pendidikan yang ruang lingkupnya sudah ditetapkan batas-batas kajiannya. Hal ini memerlukan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk civitas academica diluar kegiatan perkuliahan dan praktikum, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penguasaan teknologi informasi di berbagai bidang, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat atau dunia kerja.

Lembaga Pengembangan Universitas Gunadarma melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai struktur yang telah ditetapkan pimpinan Universitas Gunadarma. Lembaga Pengembangan di Universitas Gunadarma berjumlah 6 (enam) lembaga pengembangan, yaitu:

Lembaga Pengembangan Komputerisasi (LePKom) http://lepkom.gunadarma.ac.id
Lembaga Pengembangan Manajemen dan Akuntansi (LePMA)
Lembaga Pengembangan Teknologi (LePTek)
Lembaga Pengembangan Teknik Sipil dan Perencanaan (LePTSP)
Lembaga Pengembangan Sastra dan Bahasa (LePSaB)
Lembaga Pengembangan Psikologi (LePPsi)

Setiap Lembaga Pengembangan dibantu oleh laboratorium Pengembangan yang secara struktural berada dibawah koordinasi Lembaga Pengembangan. Tugas dan tanggung jawab utama Lembaga pengembangan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa di luar kegiatan kuliah dan praktikum. Kegiatan tersebut merupakan pembekalan materi kepada mahasiswa sebelum mereka lulus dari Univesitas Gunadarma. Materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan lebih dititkberatkan pada peningkatan ketrampilan dengan menerapkan teknologi informasi dengan tetap menjaga konsistensi dan relevansinya dengan kurikulum Fakultas. Peserta pelatihan adalah mahasiswa Universitas Gunadarma dan pelatihan ini merupakan syarat untuk mengikuti sidang (D3 dan S1) tanpa ada batasan jumlah semester minimal yang sudah diambil dengan ketentuan wajib mengikuti 1 (satu) jenis kursus dan 1 (satu) jenis workshop yang relevan dengan bidang ilmunya. Walaupun demikian, peserta diharapkan mempunyai dasar teori dan ketrampilan memadai sesuai dengan materi pelatihan yang akan diikutinya.

Struktur Kepemimpinan



Rektor

Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM.
Pembantu Rektor I	Pembantu Rektor II	Pembantu Rektor III	Pembantu Rektor IV

Dr. Ravi A Salim	Prof. Suryadi Harmanto, SSi., MMSI	Irwan Bastian, SKom., MMSI	Prof.Dr. Didin Mukodim, Drs, MM

jumlah penduduk indonesia tahun 2013

3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 3.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Tabel 3.2. memperlihatkan dua provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pola net migrasi provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025

_Propinsi	_2000-2005	_2005-2010	_2010-2015	_2015-2020	_2020-2025
₍₁₎	₍₂₎	₍₃₎	₍₄₎	₍₅₎	₍₆₎
_{11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM}	_0.55	_0.37	_0.26	_0.14	_-0.00
_{12. SUMATERA UTARA}	_1.35	_1.20	_1.05	_0.88	_0.69
_{13. SUMATERA BARAT}	_0.71	_0.60	_0.69	_0.39	_0.25
_{14. RIAU}	_4.30	_4.11	_3.79	_3.51	_3.29
_{15. JAMBI}	_2.00	_1.85	_1.68	_1.50	_1.30
_{16. SUMATERA SELATAN}	_1.70	_1.58	_1.42	_1.32	_1.18
_{17. BENGKULU}	_2.13	_1.99	_1.85	_1.69	_1.51
_{18. LAMPUNG}	_1.61	_1.47	_1.33	_1.17	_0.99
_{19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG}	_1.54	_1.46	_1.34	_1.17	_0.95
_{31. DKI JAKARTA}	_0.80	_0.64	_0.41	_0.20	_-0.01
_{32. JAWA BARAT}	_1.81	_1.73	_1.60	_1.45	_1.27
_{33. JAWA TENGAH}	_0.42	_0.35	_0.26	_0.16	_0.01
_{34. D I YOGYAKARTA}	_1.00	_0.95	_0.81	_0.63	_0.44
_{35. JAWA TIMUR}	_0.45	_0.40	_0.31	_0.19	_0.01
_{36. BANTEN}	_2.83	_2.75	_2.63	_2.47	_2.27
_{51. B A L I}	_1.41	_1.26	_1.07	_0.91	_0.77
_{52. NUSA TENGGARA BARAT}	_1.67	_1.54	_1.41	_1.26	_1.11
_{53. NUSA TENGGARA TIMUR}	_1.54	_1.37	_1.23	_1.09	_0.94
_{61. KALIMANTAN BARAT}	_1.82	_1.66	_1.51	_1.33	_1.12
_{62. KALIMANTAN TENGAH}	_2.87	_2.68	_2.48	_2.28	_2.04
_{63. KALIMANTAN SELATAN}	_1.66	_1.57	_1.47	_1.32	_1.14
_{64. KALIMANTAN TIMUR}	_2.77	_2.57	_2.37	_2.18	_1.95
_{71. SULAWESI UTARA}	_1.37	_1.23	_1.08	_0.93	_0.77
_{72. SULAWESI TENGAH}	_2.01	_1.89	_1.78	_1.66	_1.49
_{73. SULAWESI SELATAN}	_1.08	_1.00	_0.91	_0.79	_0.63
_{74. SULAWESI TENGGARA}	_2.76	_2.53	_2.33	_2.14	_1.94
_{75. GORONTALO}	_0.91	_0.78	_0.67	_0.53	_0.35
_{81. M A L U K U}	_1.66	_1.58	_1.54	_1.46	_1.34
_{82. MALUKU UTARA}	_1.78	_1.72	_1.66	_1.53	_1.37
_{94. PAPUA}	_2.61	_2.29	_2.04	_1.80	_1.54

Propinsi	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.55	0.37	0.26	0.14	-0.00
12. SUMATERA UTARA	1.35	1.20	1.05	0.88	0.69
13. SUMATERA BARAT	0.71	0.60	0.69	0.39	0.25
14. RIAU	4.30	4.11	3.79	3.51	3.29
15. JAMBI	2.00	1.85	1.68	1.50	1.30
16. SUMATERA SELATAN	1.70	1.58	1.42	1.32	1.18
17. BENGKULU	2.13	1.99	1.85	1.69	1.51
18. LAMPUNG	1.61	1.47	1.33	1.17	0.99
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.54	1.46	1.34	1.17	0.95
31. DKI JAKARTA	0.80	0.64	0.41	0.20	-0.01
32. JAWA BARAT	1.81	1.73	1.60	1.45	1.27
33. JAWA TENGAH	0.42	0.35	0.26	0.16	0.01
34. D I YOGYAKARTA	1.00	0.95	0.81	0.63	0.44
35. JAWA TIMUR	0.45	0.40	0.31	0.19	0.01
36. BANTEN	2.83	2.75	2.63	2.47	2.27
51. B A L I	1.41	1.26	1.07	0.91	0.77
52. NUSA TENGGARA BARAT	1.67	1.54	1.41	1.26	1.11
53. NUSA TENGGARA TIMUR	1.54	1.37	1.23	1.09	0.94
61. KALIMANTAN BARAT	1.82	1.66	1.51	1.33	1.12
62. KALIMANTAN TENGAH	2.87	2.68	2.48	2.28	2.04
63. KALIMANTAN SELATAN	1.66	1.57	1.47	1.32	1.14
64. KALIMANTAN TIMUR	2.77	2.57	2.37	2.18	1.95
71. SULAWESI UTARA	1.37	1.23	1.08	0.93	0.77
72. SULAWESI TENGAH	2.01	1.89	1.78	1.66	1.49
73. SULAWESI SELATAN	1.08	1.00	0.91	0.79	0.63
74. SULAWESI TENGGARA	2.76	2.53	2.33	2.14	1.94
75. GORONTALO	0.91	0.78	0.67	0.53	0.35
81. M A L U K U	1.66	1.58	1.54	1.46	1.34
82. MALUKU UTARA	1.78	1.72	1.66	1.53	1.37
94. PAPUA	2.61	2.29